Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini, saat Pencanangan Percepatan Pembangunan Perbatasan di Hotel Aniar, Kecamatan Sebatik Timur sore tadi menjelaskan, sebelum dibentuknya BNPP, pembangunan di daerah perbatasan dikerjakan daerah masing-masing atau masing-masing kementerian.
Namun sejak terbentuknya BNPP, sejak tahun lalu sudah ada pembahasan khusus untuk membangun perbatasan. BNPP telah menyusun grand design pembangunan perbatasan dengan Malaysia, PNG dan Timor Leste untuk batas darat dan sejumlah batas laut.
"Saya minta dukungan Gubernur, saya minta ini dipertajam lagi. Karena ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di sini," ujar Mendagri pada acara yang juga dihadiri Menteri Perumahan Rakyat
Djan Faridz, Menkokesra Agung Laksono, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum serta Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
Dijelaskan pula, dalam perencanaannya BNPP telah menetapkan lokasi prioritas di sejumlah kecamatan perbatasan yang akan terus di up date pemerintah pusat, provinsi maupun daerah setempat sehingga kecamatan itu lebih baik dari waktu ke waktu.
"Dalam waktu dekat akan kita rapatkan masalah ini," ujarnya.
Dari informasi, untuk tahun ini dikucurkan anggaran sebesar Rp780 miliar untuk meningkatkan berbagai fasilitas yang ada di perbatasan RI-Malaysia di Kaltim.
Diingatkannya, dengan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, tentu ada skala prioritas yang perlu dilakukan untuk membangun kawasan perbatasan. Cita-cita pemerintah saat ini, bagaimana menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI.
"Kita terus berjuang meminta dukungan semua kementerian, provinsi, kabupaten/kota untuk bersinergis di kawasan perbatasan," ujarnya.
Pada sambutannya itu Gamawan juga menceritakan betapa luasnya nusantara ini.
"Perjalanan lebih jauh daripada pidato saya. Penerbangan baru sampai Balikpapan, perjalanannya begitu jauh. Ini sekaligus menunjukkan luasnya wilayah perbatasan kita," ujarnya.
Dengan batas darat sepanjang 3.000 kilometer, membangun daerah perbatasan sama saja dengan membangun tiga kali Pulau Jawa.
"Butuh waktu dan proses untuk membangun itu semua. Karena itu perlu ada skala prioritas," ujarnya.
Ada tiga hal yang diingatkan Presiden untuk menjadi perhatian di kawasan perbatasan. Pertama pendidikan terjamin, kedua kesehatan masyarakat dan ketiga energi.
"Ini tiga hal yang terpelihara di kawasan perbatasan. Diluar itu tanggungjawab kementerian lainnya," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke Pulau Sebatik, Mendagri menyerahkan program DIPA tahun 2012 dari kementrian dan lembaga non kementrian. Selain itu ditandatangani prasasti peletakan batu pertama pembangunan Pos Angkatan Laut Sungai Pancang, penandatangan prasasti kantor desa, penandatangan prasasti pembangunan gapura batu perbatasan.
Adapula acara penyerahan bantuan sarana prasarana budi daya rumput laut, penyerahan program bantuan pengadaan unit produksi pengolahan buah, peletakkan batu pertama reklamsi Tanjung Aru.
Sumber : TribunNews
#Perbatasan
