Dalam raker tersebut mencuat sebuah usulan agar Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) atau perwakilannya dapat berkantor di Kaltara mengingat dekatnya perbatasan kita dengan negara tetangga maka intensitas komunikasi tentu lebih besar. Pemikiran ini adalah salah satu bentuk perhatian bagi saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah perbatasan. Terlebih lagi tentang isu-isu yang berkembang di kawasan perbatasan yang mengancam kesatuan NKRI.
Materi yang diberikan kepada peserta raker diantaranya adalah terkait dengan kebijakan Pemprov Kaltara sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembangunan kawasan perbatasan. Materi lainnya, yakni “Peran Pusat Penerangan TNI dalam Menjaga Kedaulatan NKRI di Wilayah Perbatasan”.
Raker Kehumasan 2014 yang digelar selama tiga hari, yaitu kegiatan raker pada 25 Juni 2014 di Nunukan dan dilanjutkan dengan kegiatan outbound pada 26-27 Juni 2014 yang dilaksanakan di Kecamatan Sebatik, Nunukan. Dan menghasilkan menghasilkan 9 poin rekomendasi kepada pemerintah daerah. Disamping terkait dengan tugas, fungsi dan peran kehumasan, rekomendasi juga menyinggung masalah perlunya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Seperti peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan. Selain itu, Kabupaten Paser didaulat sebagai Tuan Rumah Raker Kehumasan Tahun 2015. (df)
Sumber : HumasPro
#Hankam