Luasnya wilayah Indonesia dan pola pembangunan yang kurang merata menyebabkan ketersediaan infrastruktur di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di daerah perbatasan tertinggal cukup jauh jika dibandingkan dengan ibukota provinsi, bahkan dengan daerah perbatasan negara tetangga.
Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara contohnya, adalah wilayah yang memiliki perbatasan dengan Sabah, Malaysia yang sebagian garis batasnya masih dalam proses perundingan bilateral. Nunukan memiliki sejumlah desa perbatasan yang sangat familiar dengan barang-barang produksi Malaysia karena jaraknya lebih dekat dengan pusat bisnis negara tetangga kita itu.
Keterbatasan infrastruktur menyebabkan sulitnya konektifitas antar wilayah dan menjadi penghambat pembangunan utilitas wilayah pedesaaan serta mengurangi daya saing produk lokal. Hingga saat ini, produk-produk Malaysia masih mendominasi perputaran ekonomi Nunukan.
Besarnya biaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur ditambah lagi dengan sejumlah persoalan khas perbatasan seperti: penyelundupan narkotika; pencurian ikan; perdagangan manusia; dan tenaga kerja illegal, membuat pemerintah harus berusaha ekstra keras untuk mengatasi persoalan ini.
Pemerintah daerah setempat memiliki tugas yang tidak ringan, utamanya untuk menjaga citra dan harga diri bangsa dihadapan negara tetangga serta terus menggelorakan nasionalisme warga di tapal batas. Untuk yang terakhir ini, pemerintah daerah dapat dikatakan cukup berhasil. Walaupun masyarakat setempat banyak yang lancar berbahasa melayu Malaysia, dan terbiasa mengkonsumsi produk negeri jiran karena tingginya interaksi sosial dan bisnis dengan warga tetangga, mereka tetap cinta Indonesia. Masyarakat setempat sudah terbiasa dengan istilah ‘Garuda di Dadaku, Malaysia di Perutku’, suatu istilah yang perlu menjadi perhatian bersama.
Sumber : https://kumparan.com/baskoji/potret-perbatasan-garuda-di-dadaku-malaysia-di-perutku-1542027146590255055 (12 November 2018 21:57 WIB)
#Malaysia
#NKRI
#Perbatasan
